oleh

Terkait Retribusi, San Rodi : DLH Diminta Terbuka Masalah Laporan Keuangan

-Hedline-202 views

Bungascyber.id, KOTA TANGERANG – Terkait bantahan DLH Kota Tangerang, Ketua Umum Bahana Pemuda Pecinta Lingkungan (BP2L), Asnawi, yang biasa di sapa Angger, saat di temui awak media, Rabu (21/04/2021), bahwa pernyataan tersebut, tidak sesuai dengan amanah Peraturan Daerah (perda) Nomor 3 Tahun 2009, di mana pada Bab V Pasal 12 ayat 1 dikatakan Penyediaan Jasa Pelayanan Pengelolaan Sampah wajib memiliki ijin Pelayanan sampah dari Walikota atau Pejabat yang di tunjuk.

“Kalau tidak ada kerjasama kontrak atau pengikat antara Dinas Lingkungan Hidup dengan pihak Swasta, apalagi tidak memiliki ijin pelayanan sampah dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk, artinya Perda tersebut sudah di abaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup,” tegasnya.

Ditempat yang sama, Penasehat Bahana Pemuda Pecinta Lingkungan (BP2L) San Rodi, sering dipanggil Kucay Doang, mengatakan, kami meminta kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tangerang agar terbuka, terkait pelaporan keuangan kepada publik, kalau memang ada retribusi yang sudah di transfer ke Kas Daerah dari 13+1 perusahaan swasta yang membuang sampah ke TPSA Rawa Kucing.

“Sampai saat ini, tidak ada pelaporan keuangan hasil retribusi dari 13+1 dari Perusahaan swasta yang sudah transfer ke Kas Daerah. Kalau tidak ada pelaporan secara terbuka, maka biarkan kami melakukan sosial control yang kemudian melaporkan hal tersebut ke Walikota Tangerang,” tegas Kucay.

Bahana Pemuda Pecinta Lingkungan (BP2L) tidak ingin menduga-duga kalau selama ini benar yang dikatakan oleh sebagian orang bahwa Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPSA) Rawa Kucing merupakan Intan Mutiara yang terpendam, akan tetapi dijadikan Bancakan oleh beberapa oknum yang mengambil keuntungan tanpa melihat umur dari TPSA itu sendiri.

Sementara, diberitakan sebelumnya, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tangerang, membantah bahwa truk sampah milik swasta tersebut, bukan dari luar, melainkan dari Kota Tangerang. Hal ini dikatakan Kabid Kebersihan Dinas Lingkungan hidup, Yudi Pradana, SH, saat ditemui awak media diruang kerjanya, Senin (19/04/2021) lalu.

Selanjutnya Yudi pun mengatakan, bahwa tidak ada kerjasama kontrak atau pengikat antara dinas Lingkungan Hidup dengan pihak Swasta, itu di lakukan lantaran telah tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda), ketika pihak swasta mau masuk ke TPSA rawa kucing, wajib membayar retribusi.*(RED)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Juga