oleh

Peranan IT Governance dalam Organisasi Pada Masa Pandemi Covid -19

-Pendidikan-672 views

Bungascyber.id, SERANG – Kemajuan teknologi informasi yang pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan, dan pendayagunaan informasi dalam volume yang besar secara cepat dan akurat. Kenyataan telah menunjukkan bahwa penggunaan media elektronik merupakan faktor yang sangat penting dalam berbagai transaksi internasional, terutama dalam transaksi perdagangan. Penataan yang tengah kita laksanakan harus pula diarahkan untuk mendorong bangsa Indonesia menuju masyarakat informasi.

Pengembangan sistem manajemen organisasi jaringan sebagai suatu upaya untuk dapat memperpendek lini pengambilan keputusan serta memperluas rentang kendali. Organisasi pemerintah harus lebih terbuka untuk membentuk kemitraan dengan dunia usaha (public-private partnership), memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengolah, mengelola, menyalurkan, dan mendistribusikan informasi dan pelayanan publik. Oleh karena itu ketika masyarakat mendambakan terwujudnya reformasi sektor publik, pemerintah harus segera melaksanakan proses transformasi.

Kemajuan teknologi informasi memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kemaslahatan masyarakat. Tentunya dalam dunia yang sudah mengglobal ini, kemajuan teknologi diperlukan dan dimanfaatkan dalam segala bidang. Salah satu bidang yang terkena sentuhan teknologi informasi adalah pelayanan pemerintah kepada publik. Artinya dalam era teknologi informasi ini, informasi telah dihubungkan oleh dengan sebuah gerbang / “gateway” yang terintegrasi.

Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan dan pendayagunaan informasi dalam volume yang besar secara cepat dan akurat. Selain itu pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam proses penguasaan pemerintahan akan meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Ditengah masa pandemi Covid – 19 ini muncul sebuah aturan terutama di Indonesia yang dimana masyarakat Indonesia di haruskan untuk menjaga jarak antara satu dengan yang lain minimal satu setengah meter sehingga masyarakat Indonesia dipaksa untuk stay at home / dirumah saja dan melakukan seluruh aktivitas dari rumah seperti berkerja dari rumah, belajar dari rumah dan ibadah dari rumah. Kegiatan – kegiatan inilah yang membutuhkan peran teknologi untuk melakukan kegiatan – kegiatan tersebut.

Pelayanan public Pasca Pandemi covid’19

Sudah beberapa waktu, Indonesia didera pandemi covid-19. Setidaknya seusai kasus pertama dirilis ke publik pada 2 Maret 2020. Hingga saat ini, pembatasan sosial masih berlangsung di episentrum pertama Jabodetabek dan meluas ke beberapa daerah.

Bercermin dari keglobalan pandemi, penanganan covid-19 di Indonesia menjadi menarik. Tata Kelola pemerintah dalam penanganan pandemic Covid-19 di Indonesia, diakui atau tidak, ada celah yang belum dikaji pada sisi pelayanan public dimasa pandemic covid’19. Padahal hal itu merupakan faktor penting bagi keberhasilan penanganan pandemi karena bagaimanapun, covid-19 melahirkan dampak sosial dan ekonomi yang sangat masif.

Oleh sebab itu pula, perspektif dan cakupannya menjadi beragam. Secara garis besar ada tiga persoalan utama yaitu dinamika tata kelola, kebijakan penanganan covid-19 di Indonesia dalam merespon berbagai pihak, dan bentuk komunikasi publik. Covid-19 telah melahirkan krisis tata kelola dan kebijakan penanganan pandemi di Indonesia dalam menghadapi ketidakpastian dan ketidakyakinan dalam menangani pandemic.

Peranan IT Governance dalam organisasi diharapkan dapat membantu atau memberikan solusi untuk mengatasi permasalahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pada masa pandemic Covid’19. Weill dan Ross (2004:2) mendefinisikan IT Governance sebagai keputusan – keputusan yang di ambil, yang memastikan adanya alokasi penggunaan TI dalam strategi organisasi yang bersangkutan. IT Governance merefleksikan adanya penerapan prinsip – prinsip organisasi dengan memfokuskan pada kegiatan manajemen dan penggunaan IT untuk pencapaian organisasi.

Dengan demikian, IT Governance pada intinya mencakup pembuatan keputusan, akuntabilitas pelaksanaan kegiatan penggunaan IT, siapa yang mengambil keputusan, dan manajemen proses pembuatan dan pengimplementasian keputusan – keputusan yang berkaitan dengan IT. Suatu IT Governance yang efektif berarti penggunaan TI pada organisasi tersebut mampu meningkatkan dan mensinergikan antara penggunaan IT dengan Visi, Misi, dan nilai organisasi yang bersangkutan.

Koordinasi antar instansi pemerintah merupakan kendala yang utama dalam penggunaan TI apalagi pada masa pandemic Covid’19 . Di tambah lagi, budaya untuk berbagi informasi antar institusi yang masih kurang. Sehingga prioritas utama dalam pelaksanaan IT Governance diindonesia khususnya diorganisasi publicnya pada masa pandemic covid’19 adalah untuk meningkatkan koordinasi dan budaya sharing komunikasi antar lembaga pemerintah.

Pandemi Corona Virus Disease 19 (Covid-19) telah mengubah berbagai aspek di setiap lini kehidupan. Perubahan terjadi dalam aspek tatanan kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia baik sisi ekonomi, pendidikan, sistem kerja, dan berbagai aspek lainnya. Dan mirisnya, sampai dengan sekarang grafik penyebaran Covid-19 bukannya menurun tetapi semakin meningkat. Sementara ASN sebagai pelayan publik dituntut untuk terus bekerja sesuai tugas dan fungsinya agar roda pemerintahan tetap berjalan dengan baik.

Pemerintah baik pusat dan daerah yang memiliki otoritas dalam pembuatan keputusan dan pengukuran akuntabilitas kinerja pelaksanaan IT Governance pada organisasi public. Peraturan daerah di tingkat pemerintah daerah kabupaten dan kota sebaiknya ikut memayungi pelaksanaan IT Governance di tingkat pemerintahan tersebut. Adanya kejelasan kebijakan kabupaten dan kota madya akan meningkatkan kemajuan dan perkembangan penggunaan IT pada organisasi public secara signifikan, terutama dalam memayungi pelaksanaan inovasi system aplikasi pelayanan public (e-government) dalam rangka meningkatkan pelayanan public terhadap kebijakan pembatasan social bersekala besar yang di keluarkan oleh pemerintah.

Pada awal pandemi di Indonesia, dengan dikeluarkannya Surat Edaran Kemenpan No. 19 Tahun 2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja ASN dalam Upaya Pencegahan Covid-19 di Lin gkungan Instansi Pemerintah memaksa para ASN untuk melaksanakan Work From Home (WFH). Hal ini dilakukan sebagai langkah cepat dalam mencegah penyebaran Covid-19 yaitu mengikuti protocol kesehatan dengan Menyediakan tempat cuci tangan, Memakai masker dan wajib menjaga jarak (hindari kerumunan).

Kebijakan pemerintah dalam menjalankan tata kelola pemerintahan tetap mendorong dalam bidang Transformasi Digital di Era Revolusi Industri 4.0. justru terlaksana sebagai efek Covid-19. Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam Trend Normal Baru Pekerjaan ASN menjadi sangat penting. Diantaranya dalam hal peningkatan volume dan konektivitas data kerja, peningkatan tuntutan analisis dan pengolahan Big Data serta peningkatan transaksi dan interaksi pekerjaan secara digital dan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Dengan bantuan teknologi informasi yang baik pada setiap unit organisasi pemerintah, maka dapat membantu koordinasi antar organisasi tersebut. Komunikasi dan adanya motivasi untuk berbagi informasi akan menambah erat koordinasi antar organisasi, Sehingga informasi mengenai pandemic covid’19 dapat diterima secara baik oleh masyrakat seperti perkembangan pasien covid’19, Cara pencegahan Virus Covid’19 dan Bantuan Sosial bagi masyarakat yang berdampak penyebaran Covid’19 secara terintegrasi. IT Governance pada intinya adalah serangkaian kegiatan pengambilan keputusan dan penentuan freamwork akuntabilitas yang tepat dalam penggunaan IT  pada organisasi publik.

IT Governance yang dibutuhkan pada masa pandemic Covid’19

Federal model adalah salah satu governance archetypes dari enam archetypes (business monarchy, IT monarchy, feudal, federal, duopoly, dan anarchy) menurut MIT Sloan School Center for Information Systems Research (CSIR) dalam buku Well & Ross (2004:11). Hal ini berkaitan dengan tipe kepemimpinan yang biasa digunakan oleh pimpinan pada suatu organisasi. Setiap archetype menunjukkan tipe orang-orang yang harus dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan tentang penggunaan IT.

Federal model adalah model yang paling sesuai diterapkan pada organisasi  public pada masa pandemic Covid’19 yaitu berkaitan dengan usaha peningkatan koordinasi. Komunikasi dan shering antar institusi public. Alasan selanjutnya adalah karena pada intinya federal model mengutamakan keikutsertaan pimpinan pusat dan tiap unit – unit terkait dalam pembuatan keputusan yang berkaitan dengan TI dan akuntabilitas pelaksanaan TI pada organisasi public, apalagi pada masa pandemic covid’19 karena sangat diperlukan terobosan sebuah inovasi dalam melakukan pelayanan public pada masa pandemic covid’19 karena informasi dapat diterima secara baik oleh masyrakat seperti perkembangan pasien covid’19, Cara pencegahan Virus Covid’19 dan Bantuan Sosial bagi masyarakat yang berdampak penyebaran Covid’19 secara terintegrasi.

Kebijakan yang desentralisasi dari pusat dan daerah tentang pelaksanaan IT Governance, akan meningkatkan IT Governance diorganisasi public di daerah. Kebijakan dalam bentuk Perda di tingkat kabupaten dan Kota/Madya akan meningkatan secara strategic pelaksanaan IT Governance, karena langsung menyentuh kepada pelaksanaan pengambilan keputusan dan akuntabilitas pelaksanaan IT Governance sehingga permasalahan penanganan pandemic covid”19 di tingkat daerah bisa ditangani dengan baik.  (****)

Penulis : Pakhudin NIM : 7775190022 Mahasiswa MAP Untirta

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Juga